Indonesia Republik (yang sedang) Tidur ?

Pimpinan bagaimana dapat memimpin rakyat kalau tidur! Malu dengan rakyat yang memilih. Untuk mendengarkan pembicaraan untuk rakyat saja tidur! Jangan main-main dengan tangung jawab. Berdosa, bersalah dengan rakyat,". Kira-kira demikian omongan Presiden di hadapan para kepala daerah yang kedapatan tidur saat Presiden sedang berpidato tentang penghematan anggaran di gedung Lemhanas kemarin (8/4).

Tidur sebetulnya hanyalah masalah sepele. Ketika kelelahan atau mengantuk, tidur sangatlah dianjurkan. Tetapi lain ceritanya jika tidur (atau tertidur) dihadapan Presiden yang sedang berpidato, urusan bisa lebih runyam. Bisa jadi kemarahan Presiden tersebut merupakan akumulasi dari kekecewaan Presiden karena merasa dilecehkan dan tidak didengarkan ketika sedang berbicara tentang persoalan rakyat.

Namun, banyak para ahli yang mengatakan bahwa sebetulnya Republik ini selalu tertidur. Fenomena tidurnya para kepala daerah tersebut hanyalah fenomena kecil. Bagaimana dengan para anggota dewan yang juga kebanyakan tertidur di saat sidang-sidang yang sedang membahas tentang persoalan rakyat? Apakah mereka merasa malu, bersalah dan berdosa kepada rakyat karena perilakunya itu? Mungkin pula rasa itu sudah hilang karena persoalan penyelesaian kantuknya jauh lebih penting ketimbang menyelesaikan persoalan rakyat.

Persoalan rakyat selama ini tidak selesai-selesai memang bukan karena wakil rakyat pada tidur - dalam arti harfiah. Ketidakselesasian masalah rakyat lebih disebabkan oleh komplekstitas kepentingan yang ada di parlemen dan mereka tidak segera sadar bahwa perilaku mereka akan semakin menyengsarakan rakyat. Mereka tidur dan bermimpi indah dalam dekapan manis kekuasaan. Posisi sebagai anggota tentunya dirasakan sangat nyaman, prestisius dan terhormat. Jika tidak, tentu tidak akan diperebutkan.

Kenyamanan identik dengan kemapanan. Namun, seringkali kemapanan membuat orang menjadi terlena. Sementara, kemapanan, kehormatan dan prestius merupakan manifestasi riil dalam kekuasaan politik. Karena itu, seseorang yang berada dalam pusat kekuasaan dan bahkan menjadi bagian penting dalam kekuasaan tersebut akan memiliki semua itu. Perebutan kekuasaan tak lain merupakan upaya untuk mendapat keadaan tersebut.


Republik Tidur

Mungkin saja memang bangsa ini selalu tertidur, sehingga persoalan rakyat tidak segera terselesaikan. Ketika negara lain sudah mengaplikasikan suatu teknologi yang mutakhir, sementara negara ini masih berkutat pada kebobrokan dan kekurangpedulian pemimpin negara terhadap kepentingan rakyat. Di saat negara lain sudah memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan rakyatnya, sementara negeri ini masih sibuk dengan fenomena pejabatnya yang memperkaya diri sendiri.

Republik ini bukanlah republik mimpi, yang hanya dengan mimpi dapat segera merubah keadaan seperti yang diinginkan. Atau hanya dengan bermimpi kemudian negeri ini "simsalabim" berubah menjadi lebih baik. Masalah kelaparan, gizi buruk, Lapindo Brantas, hingga persoalan KKN adalah kenyataan bahwa negeri masih belum bangun dari tidurnya. Hal ini masih ditambah dengan lemahnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya menyeret kepada keruntuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Konflik politik dan sosial berkembang. Rasa percaya diri, rasa saling percaya, sikap bersaudara dan saling membantu memudar. Harapan hidup yang lebih baik serasa pula terus memudar. Kehidupan bersama serasa meluruh, kehilangan orientasi, dan kehilangan visi. Kehidupan berbangsa dan bernegara serasa kehilangan masa depan.

Orang-orang yang selama ini ditumpukan harapan juga terlalu sibuk dengan kepentingannya sendiri. Mereka berparodi dengan mengatasnamakan rakyat dan mencoba menampilkan sisi baik. Memang tidak semua, tetapi mengapa tidak semuanya bisa berbuat baik? Keadaan rakyat yang banyak masalah tentu tidak bisa ditunda penyelesaiannya, apalagi hanya dengan wacana-wacana dan distorsi politik yang tidak semua orang bisa memahaminya.

Hayo...bapak-bapak/ibu-ibu pemimpin rakyat, bangun dan mulai bangkit, jangan tidur terus. Kasihan rakyat karena pemimpinnya lebih banyak mengurusi kantuknya ketimbang persoalan rakyat.